Sejarah Bekasi tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Kerajaan Tarumanegara, mengingat wilayah ini diduga merupakan bekas ibu kota kerajaan. Dayeuh Sundasembawa atau kerap disebut Jayagiri merupakan sebutan bagi wilayah Bekasi pada zaman kerajaan.
Menurut sejarawan dan ahli fisiologi, wilayah ibu kota kerajaan tersebut lebih cenderung ke wilayah Bekasi pada saat ini.
Bekasi pada Zaman Kerajaan
Dayeuh Sundasembawa atau wilayah Bekasi saat ini diduga merupakan daerah asal Maharaja Tarusbawa (669-723) sebagai sosok pendiri kerajaan Sunda yang menurunkan raja-raja selanjutnya sampai ke generasi ke-40.
Wilayah ini dinilai memiliki peranan yang cukup penting karena memberikan informasi terkait keberadaan tatar sunda pada masa lampau. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya empat prasasti yang lebih dikenal dengan nama Kebantenan.
Sejak abad ke-5 Masehi yakni kekuasaan Kerajaan Tarumanegara, selanjutnya abad ke-8 ketika pemerintahan Kerajaan Galuh dan abad ke-14 ketika pemerintahan Kerajaan Pajajaran, Bekasi dijadikan sebagai salah satu daerah kekuasaan.
Hal tersebut tidak lain karena wilayahnya yang strategis yakni sebagai penghubung dengan pelabuhan Sunda Kelapa yang kini merupakan wilayah Jakarta. Berikut ialah penjelasan lebih rinci terkait sejarah Bekasi pada masa kerajaan:
1. Masa Kerajaan Tarumanegara
Bukti keberadaan Kota Bekasi ditunjukkan dengan penemuan beberapa prasasti seperti Prasasti Tugu, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi, Ciaruteun, Muara Cianten dan Cidanghiang).
Dari beberapa prasasti tersebut, terdapat penyebutan bahwa wilayah Bekasi saat ini merupakan pusat kerajaan yang memiliki peranan dan pengaruh yang cukup penting.
Selain itu, salah satu dari prasasti tersebut juga menyatakan bahwa Raja Purnawarman telah membangun saluran irigasi dari Sungai Candrabaga dan Gomati untuk mengembangkan sektor pertanian di wilayah ini.
2. Masa Kerajaan Pajajaran
Setelah runtuhnya Tarumanegara pada abad ke-7 sampai abad ke-8 akibat serangan Kerajaan Sriwijaya, maka munculah Kerajaan Pajajaran. Lokasi kerajaan ini kembali menempati wilayah Bekasi sebagai kawasan pelabuhan sungai yang berperan penting.
Pelabuhan sungai ini menjadi salah satu tempat transit sekaligus penghubung strategis dengan Pelabuhan Sunda Kelapa.
3. Masa Jayakarta
Sama halnya dengan masa Kerajaan Pajajaran dimana Bekasi masih menjadi pelabuhan transit dan penghubung dengan wilayah Sunda Kelapa. Nama Jayakarta atau Kota Kemenangan mulai digunakan ketika Sunda Kelapa berhasil jatuh ke tangan Fatahillah pada 22 Juni 1527.
Namun eksistensi kekuasaan ini tidak berjalan cukup lama, pada 30 Mei 1619, Jayakarta berhasil jatuh ke tangan VOC dan diubah menjadi Batavia. Perubahan nama ini secara tidak langsung juga menandai berakhirnya masa kerajaan di wilayah Bekasi.
Dalam periode ini, muncul juga istilah “Tanah-tanah Partikelir” sebagai tanah yang berada di bawah kekuasaan kemandoran atau kademangan.
Penerapan kebijakan sistem tanah ini menimbulkan kesengsaraan yang amat mendalam di kalangan masyarakat. Kondisi ini semakin memuncak yang ditandai dengan munculnya aksi dan pemberontakan petani pada tahun 1869 di daerah Tambun, Bekasi.
Berakhirnya pengaruh masa kerajaan di wilayah Bekasi menandai dimulainya periodisasi atau pembabakan sejarah baru yakni masa kolonial atau kekuasaan VOC dan Hindia Belanda.
Baca Juga : Alun Alun Bekasi .
Sejarah Bekasi Sebelum Kemerdekaan
Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang memiliki rekam jejak sejarah yang cukup panjang. Hal ini terbukti dari pencatatan sejarah yang dilakukan, mulai dari zaman kerajaan, zaman kolonial Belanda, pendudukan Jepang, sampai masa kemerdekaaan Indonesia.
Di era kolonial Belanda, Bekasi menjadi salah satu daerah Kawedanan (Distrik) sekaligus Regenschap (Kabupaten). dalam masa ini, kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek masih didominasi oleh tuan tanah dari Belanda dan Cina.
Tidak jauh berbeda ketika masa pendudukan Jepang, corak kehidupan masyarakat juga masih banyak bergantung pada tuan tanah dan bangsawan. Dalam hal ini, Jepang juga melaksanakan upaya Japanisasi dalam berbagai aspek kehidupan.
Dalam masa pemerintahan Jepang, sempat terjadi perubahan beberapa nama daerah seperti Batavia yang saat itu diubah menjadi Jakarta. Selain itu, Regenschap Meester Cornelis juga diubah menjadi KEN Jatinegara dengan wilayah meliputi Gun Kebayoran, Gun Cikarang dan Gun Matraman.
Namun, setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan pada 17 Agustus 1945, bidang birokrasi dan politik kembali melakukan perubahan dimana KEN diubah menjadi Kabupaten, Gun Menjadi Kawedanan dan Kun menjadi Kelurahan atau Desa.
Baca Juga : Stadion Bekasi .
Sejarah Bekasi Setelah Tahun 1949
Sejarah Bekasi setelah tahun 1949 ditandai dengan munculnya banyak aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 40.000 rakyat. Peristiwa ini terjadi pada 17 Februari 1950 di Alun-alun Bekasi.
Dalam acara ini, turut dihadiri bapak Mukmin yang pada kala itu berperan sebagai Residen Milier Daerah V. adapun maksud dan tujuan dilakukannya aksi tersebut ialah menuntut pemerintah pusat agar mengubah kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi.
Sesuai apa yang diharapkan masyarakat, aksi protes tersebut membuahkan hasil dimana pembentukan Kabupaten Bekasi benar-benar direalisasikan. Berikut ialah urutan sejarah Bekasi sejak awal terbentuknya:
1. Pembentukan Bekasi Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1950
Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1950, Kabupaten Bekasi dinyatakan telah terbentuk secara resmi. Adapun wilayah yang menjadi bagiannya yakni 4 Kawedanan, 13 Kecamatan dan 95 Desa.
Dari beberapa angka yang digunakan tersebut memiliki makna dan filosofis yang terkait dengan lambang dan motto Kabupaten Bekasi yakni “Swatantra Wibawa Mukti”.
2. Perpindahan Kantor Kabupaten Bekasi
Pada tahun 1960 atau 10 tahun pasca terbentuknya Kabupaten Bekasi, kantor kabupaten mengalami perpindahan yang semula terletak di Jatinegara dipindahkan di Kota Bekasi yang terletak di Jalan H. Juanda.
Perpindahan tersebut ternyata tidak menjadi perpindahan final atau terakhir kalinya, mengingat kembali dilakukan perpindahan pada tahun 1982 ketika masa pemerintahan BupatI bapak H. Abdul Fatah.
Kantor kabupaten kembali dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani No. 1 Bekasi dikarenakan adanya pemekaran wilayah Kecamatan Bekasi Utara menjadi 18 kelurahan dan 8 desa.
3. Peresmian Kota Administratif
Setelah perpindahan Kantor Kabupaten yang kedua kalinya, Bekasi diresmikan sebagai salah satu kota administratif di Indonesia pada 20 April 1982 oleh Menteri Dalam Negeri.
Dalam hal ini, 3 walikota yang pertama kali menjabat yakni H Soedjono (1982-1988), Drs Andi Sukardi (1988-1991) dan Drs H Khailani AR (1991-1997). Setelah tahun 1998, walikota mulai dipilih melalui pemilihan umum.
Pertama yakni Drs. H. Nonon Sonthanie yang tercatat sebagai walikota berdasarkan perhitungan pemilihan umum 23 Februari 1998. Selanjutnya, posisi walikota digantikan oleh Ahmad Zurfaih dalam periode tahun 2003-2008.
Pada periode selanjutnya yakni tahun 2008-2013, jabatan wali kota dipegang oleh Mochtar Mohamad. Tahapan pemilihan selanjutnya memenangkan Rahmat Effendi untuk periode tahun 2013-2018. Setelah itu, periode 2018-2023 posisi Wali Kota Bekasi dipegang oleh Tri Adhianto Tjahyono.
Beberapa catatan perubahan walikota dan kebijakan yang diterapkan menjadi salah satu pencatatan sejarah perjalanan Bekasi di era modern atau kontemporer.
Demikianlah sejarah Bekasi dalam beberapa periodesasi atau rentang waktu yang berbeda, mulai dari masa kerajaan Hindhu-Budhha, masa kolonial, masa kemerdekaan sampai masa kontemporer atau baru-baru ini. Sebagai warga Bekasi, pengetahuan ini tentu perlu diketahui.
