Tidak jauh berbeda ketika masa pendudukan Jepang, corak kehidupan masyarakat juga masih banyak bergantung pada tuan tanah dan bangsawan. Dalam hal ini, Jepang juga melaksanakan upaya Japanisasi dalam berbagai aspek kehidupan.
Dalam masa pemerintahan Jepang, sempat terjadi perubahan beberapa nama daerah seperti Batavia yang saat itu diubah menjadi Jakarta. Selain itu, Regenschap Meester Cornelis juga diubah menjadi KEN Jatinegara dengan wilayah meliputi Gun Kebayoran, Gun Cikarang dan Gun Matraman.
Namun, setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan pada 17 Agustus 1945, bidang birokrasi dan politik kembali melakukan perubahan dimana KEN diubah menjadi Kabupaten, Gun Menjadi Kawedanan dan Kun menjadi Kelurahan atau Desa.
Baca Juga : Stadion Bekasi .
Sejarah Bekasi Setelah Tahun 1949
Sejarah Bekasi setelah tahun 1949 ditandai dengan munculnya banyak aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 40.000 rakyat. Peristiwa ini terjadi pada 17 Februari 1950 di Alun-alun Bekasi.
Dalam acara ini, turut dihadiri bapak Mukmin yang pada kala itu berperan sebagai Residen Milier Daerah V. adapun maksud dan tujuan dilakukannya aksi tersebut ialah menuntut pemerintah pusat agar mengubah kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi.
Sesuai apa yang diharapkan masyarakat, aksi protes tersebut membuahkan hasil dimana pembentukan Kabupaten Bekasi benar-benar direalisasikan. Berikut ialah urutan sejarah Bekasi sejak awal terbentuknya:
1. Pembentukan Bekasi Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1950
Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1950, Kabupaten Bekasi dinyatakan telah terbentuk secara resmi. Adapun wilayah yang menjadi bagiannya yakni 4 Kawedanan, 13 Kecamatan dan 95 Desa.
Dari beberapa angka yang digunakan tersebut memiliki makna dan filosofis yang terkait dengan lambang dan motto Kabupaten Bekasi yakni “Swatantra Wibawa Mukti”.
2. Perpindahan Kantor Kabupaten Bekasi
Pada tahun 1960 atau 10 tahun pasca terbentuknya Kabupaten Bekasi, kantor kabupaten mengalami perpindahan yang semula terletak di Jatinegara dipindahkan di Kota Bekasi yang terletak di Jalan H. Juanda.
Perpindahan tersebut ternyata tidak menjadi perpindahan final atau terakhir kalinya, mengingat kembali dilakukan perpindahan pada tahun 1982 ketika masa pemerintahan BupatI bapak H. Abdul Fatah.
Kantor kabupaten kembali dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani No. 1 Bekasi dikarenakan adanya pemekaran wilayah Kecamatan Bekasi Utara menjadi 18 kelurahan dan 8 desa.
3. Peresmian Kota Administratif
Setelah perpindahan Kantor Kabupaten yang kedua kalinya, Bekasi diresmikan sebagai salah satu kota administratif di Indonesia pada 20 April 1982 oleh Menteri Dalam Negeri.
Dalam hal ini, 3 walikota yang pertama kali menjabat yakni H Soedjono (1982-1988), Drs Andi Sukardi (1988-1991) dan Drs H Khailani AR (1991-1997). Setelah tahun 1998, walikota mulai dipilih melalui pemilihan umum.
Pertama yakni Drs. H. Nonon Sonthanie yang tercatat sebagai walikota berdasarkan perhitungan pemilihan umum 23 Februari 1998. Selanjutnya, posisi walikota digantikan oleh Ahmad Zurfaih dalam periode tahun 2003-2008.
Pada periode selanjutnya yakni tahun 2008-2013, jabatan wali kota dipegang oleh Mochtar Mohamad. Tahapan pemilihan selanjutnya memenangkan Rahmat Effendi untuk periode tahun 2013-2018. Setelah itu, periode 2018-2023 posisi Wali Kota Bekasi dipegang oleh Tri Adhianto Tjahyono.
Beberapa catatan perubahan walikota dan kebijakan yang diterapkan menjadi salah satu pencatatan sejarah perjalanan Bekasi di era modern atau kontemporer.
Demikianlah sejarah Bekasi dalam beberapa periodesasi atau rentang waktu yang berbeda, mulai dari masa kerajaan Hindhu-Budhha, masa kolonial, masa kemerdekaan sampai masa kontemporer atau baru-baru ini. Sebagai warga Bekasi, pengetahuan ini tentu perlu diketahui.
